Ulang Tahun Kabupaten Karo

Pemkab dan DPRD Kabupaten Karo Hendaknya Segera Menetapkan Hari Jadi Kabupaten Karo

Catatan : Roy Fachraby Ginting, SH, M.Kn

Kabupaten Karo adalah salah satu Kabupaten di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. ibu kota kabupaten ini terletak di Kabanjahe. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.127,25 km2 dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 500.000 jiwa. Kabupaten ini berlokasi di dataran tinggi Karo, Bukit Barisan Sumatera Utara. Terletak sejauh 77 km dari kota Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara.

Wilayah Kabupaten Karo terletak di dataran tinggi dengan ketinggian antara 600 sampai 1.400 meter di atas permukaan laut. Karena berada diketinggian tersebut, Tanah Karo Simalem, nama lain dari kabupaten ini mempunyai iklim yang sejuk dengan suhu berkisar antara 16 sampai 17° calcius.

Di dataran tinggi Karo ini bisa ditemukan indahnya nuansa alam pegunungan dengan udara yang sejuk dan berciri khas daerah buah dan sayur. Di daerah ini juga bisa kita nikmati keindahan Gunung berapi Sibayak yang masih aktif dan berlokasi di atas ketinggian 2.172 meter dari permukaan laut. Arti kata Sibayak adalah Raja. Berarti Gunung Sibayak adalah Gunung Raja menurut pengertian nenek moyang suku Karo
Secara geografis, kabupaten Karo terletak pada koordinat 2° 50' lintang utara sampai 3° 19' lintang utara dan 97° 55' bujur timur sampai 98° 38' bujur timur

Kabupaten Karo berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang di sebelah utara, Kabupaten Dairi dan Kabupaten Tapanuli Utara di sebelah selatan, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Simalungun di sebelah timur dan dengan Kabupaten Aceh Tenggara provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di sebelah barat.

Kabupaten Karo terletak pada ketinggian 140 sampai dengan 1.400 meter di atas permukaan laut dengan perbandingan luas sebagai berikut:
Daerah ketinggian 140 sampai dengan 200 meter diatas permukaan laut seluas 9.550 Ha (4.49 %)
Daerah ketinggian 200 sampai dengan 500 meter diatas permukaan laut seluas 11.373 Ha (5.35 %)
Daerah ketinggian 500 sampai dengan 1.000 meter diatas pemukaan laut seluas 79.215 Ha (37,24%)
Daerah ketinggian 1.000 sampai dengan 1.400 meter dari permukaan laut seluar 112.587 Ha (52,92%)

Bila dilihat dari sudut kemiringan atau lereng tanahnya dapat dibedakan sebagai :
Datar 2% = 23.900 Ha (11,24%)
Landai 2-5% = 74.919 Ha(35,22%)
Miring 15-40% = 41.169 Ha(19,35%)
Curam 40% = 72.737 Ha(34.19%).
Di tanah Karo pernah terdapat 5 kerajaan:
Kerajaan Sibayak Lingga (asal mula Marga Karo-Karo Sinulingga)
Kerajaan Sibayak Sarinembah (asal mula Marga Sembiring Meliala)
Kerajaan Sibayak Suka (asal mula Marga Ginting Suka)
Kerajaan Sibayak Barusjahe (asal mula Karo-Karo, Barus)
Kerajaan Sibayak Kutabuluh (asal mula Marga Perangin-angin)

Bupati saat ini adalah Daulat Daniel Sinulingga. Menurut situs resmi Pemda Kab. Karo terdapat 13 bupati yang memimpin daerah ini sejak zaman kemerdekaan yaitu :

1. Ngerajai Meliala; -- 1946
2. Rakutta Sembiring Berahmana; 1946-1955
3. Abdullah Eteng
4. Baja Purba
5. Mayor Matang Sitepu
6. Baharudin Siregar
7. Kol. Tampak Sebayang, SH.; 1970-1981
8. Drs. Rukun Sembiring; 1981-1986
9. Ir. Menet Ginting; 1986-1991
10. Drs. Rupai Perangin-angin; 1991-1995
11. Drs. Daulat Daniel Sinulingga; 1995-2000
12. Sinar Perangin-angin; 2000-2005
13. Drs. Daulat Daniel Sinulingga; 2005- 2010

Hari Lahirnya Pemkab Karo 15 Juni 1945

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya sehubungan dengan hal itu untuk menyebarluaskan sejarah Pemkab Karo, kepada seluruh masyarakat. Kita harus bersama-sama menggali dan mengangkaat sejarah Pemkab Karo serta meniru sifat-sifat heroik orang Karo terdahulu yang telah mendirikan Kabupaten Karo ini sebagai inspirator bagi generasi muda untuk berkarya dan berbakti untuk Kabupaten Karo yang kita cintai ini, ujar Sekda Drs. Sumbul Sembiring Depari, M. Sc, pada seminar sehari penyusunan buku sejarah pemerintah Kabupaten Karo di Aula Kantor Bupati Karo, Rabu (28/11), sekaligus penetapan kapan terbentuknya Kabupaten Karo.

Seminar itu dibuka resmi oleh Sekdakab Karo Drs Sumbul Sembiring Depari, M. Sc dengan menampilkan pembicara, pengamat social dan politik yang juga Dosen Sejarah USU. Drs Wara Sinuhaji dengan moderator Kabag Humas Robert Perangin-angin yang juga dihadiri oleh veteran, tokoh masyarakat, pemerhati sejarah, dosen dan mahasiswa dari mahasiswa UKA, kepala sekolah dan para guru sejarah.Sekda juga menambahkan, peranan pejuang-pejuang kita yang telah gugur demi tegaknya Pemkab Karo telah memberikan landasan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat Karo dalam aspek kewilayahan dan teritorialnya.

Drs Wara Sinuhaji mengatakan, penyelenggaraan pemerintah dari dulu hingga sekarang pada hakekatnya adalah proses sejarah dalam aktualitasnya.Sehingga disadari bahwa penyelenggaraan Pemkab Karo dewasa ini tidak terlepas dari sejarahnya di masa lampau dan akan memberikan warna untuk masa yang akan datang. Dengan pengalaman pemerintah masa lampau dapat memberikan inspirasi, gagasan maupun motivasi yang menjurus kepada suatu peningkatan untuk masa depan yang lebih cerah.Tanah Karo terbentuk sebagai Kabupaten Daerah Tingkat II setelah melalui proses yang sangat panjang dan dalam perjalanan sejarahnya Kabupaten ini telah mengalami beberapa perubahan mulai dari zaman penjajahan Belanda sejak tahun 1904 hingga 1942 dan penjajahan Jepang tahun 1942 - 1945 hingga zaman kemerdekaan.Sistem pemerintah tradisional Karo yang telah berjalan hampir ratusan tahun mengalami perubahan pada abad ke 18 dibawah pengaruh Aceh yang membentuk raja berempat di Tanah Karo.

Seiring dengan pengaruh kekuasaan Belanda kekuasaan raja urung yang tadinya cukup luas semakin dipersempit dengan keluarnya Besluit Zelfbestuur No. 42/1926, dan pada dasarnya raja-raja atau Sibayak di Tanah Karo dalam prakteknya hanya sebagai alat pemeritah Belanda. Karena raja-raja tersebut tidak dapat menentukan secara bebas kebijaksanaannya.
Selama Belanda berkuasa di Karo tidak ada satu buah pun SMP apalagi SMA.
Menyadari hal itu beberapa tokoh muda mulai bergerak melakukan perlawanan, Setelah Belanda menyerah kepada Jepang tetap mempertahankan system Swaja Pibumi.
Namun, jika pada zaman penjajahan Belanda administrasi Pemerintahan di pegang oleh seorang Controleur Belanda, maka di zaman penjajahan Jepang jabatan itu dipegang oleh seorang pejabat militer Jepang dengan nama Gunseibu yang berkedudukan di Berastagi, bukan di Kabanjahe.
Peristiwa yang cukup penting di zaman penjajahan Jepang di Tanah Karo adalah pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat kresidenan Sumatera Timur yang terdiri dari berbagai golongan yang disebut Syu Sangikai di awal 1945. Dari Tanah Karo yang ditunjuk sebagai anggota dewan adalah Djaga Bukit dan Ngerajai Meliala.

Dewan ini sempat bersidang beberapa kali di Medan sebelum Jepang menyerah kepada Sekutu.Sebelum itu, pada tanggal 15 Juni 1945 Pemerintah militer Jepang telah mengangkat Ngerajai Meliala sebagai kepala Pemerintahan kerajaan-kerajaan Pribumi di Tanah Karo.
Dengan posisi itu, Ngerajai Meliala merupakan kepala Pemerintahan Tanah Karo pertama yang membawahi langsung Pemerintahan Swapraja Pribumi Landschaap (Sibayak) dalam berurusan dengan Pemerintahan militer Jepang yang saat itu dipimpin oleh K. Fukuchi di Tanah Karo.SetelahIndonesia memproklamirkan kemerdekaannya, jabatan kepala pemerintahan di Tanah Karo masih di pegang oleh Sibayak Ngerajai Meliala. Jabatan itu baru berakhir setelah terjadi Revolusi sosial di Sumatera Timur pada Tahun 1946. Revolusi sosial itu terjadi akibat desakan rakyat terhadap penghapusan sistem pemerintahan Kerajaan – Sibayak – Sultan yang dipimpin secara terus menerus.Meletusnya revolusi sosial di Sumatera Timur yang dikumandangkan oleh Wakil Gubernur Sumatera Dr.M.Amir pada tanggal 3 Maret 1946, tidak terlepas dari sikap sultan-sultan, raja-raja dan kaum feodal pada umumnya, yang tidak begitu antusias terhadap kemerdekaan Indonesia.

Revolusi social ini juga membawa pengaruh bagi Tanah Karo, pada tanggal 8 Maret 1946, keadaan menjadi sangat genting di Tanah Karo. Pemimpin pemerintahan di Tanah Karo Ngerajai Meliala beserta pengikut-pengikutnya ditangkap dan diungsikan ke tanah alas Aceh Tenggara. Menghadapi keadaan yang semakin tidak menentu ini,
Panglima Divisi X Sumatera Timur, memperlakukan keadaan darurat. Khusus untuk Tanah Karo Panglima mengangkat Mayor M.Kasim, komandan resimen I Divisi X Berastagi menjadi pejabat sementara kepala pemerintahan sebagai pengganti Ngerajai Meliala.
Pada tanggal 13 Maret 1946, Komite Nasional Indonesia Tanah Karo bersama barisan pejuang Tanah Karo, dalam sidangnya berhasil memutuskan antara lain : membentuk pemerintahan Kabupaten Karo dengan melepaskan diri dari keterikatan administrasi kerajaan dan menghapus sistem pemerintahan swapraja pribumi di Tanah Karo dengan sistem pemerintahan demokratis berdasarkan kedaulatan rakyat, kemudian Kabupaten Karo diperluas dengan memasukkan daerah Deli Hulu dan daerah Silima Kuta – Cingkes dan selanjutnya mengangkat Rakutta Sembiring Brahmana menjadi Bupati Karo, KM Aritonang sebagai Patih, Ganin Purba sebagai Sekretaris dan Kantor Tarigan sebagai Wakil Sekretaris dan mengangkat para lurah sebagai penganti raja urung yang sudah dihapuskan.Usul itu disetujui sepenuhnya oleh peserta sidang dan Mr. Luat Siregar mewakili Gubernur Sumatera Utara dan disahkan oleh residen Yunus Nasution yang saat itu ikut di dalam rapat tersebut.

Dengan demikian terbentuklah sudah Tanah Karo sebagai suatu daerah dan Rakutta Sembiring ditetapkan sebagai kepala pemerintahan yang pertama.Perjalanan sejarah itu, pada tanggal 15 Juni 1945 telah terbentuk Pemkab Karo sehingga lahirnya Pemkab Karo adalah tanggal 15 Juni. Namun hal ini masih mendapat tentangan karena ada beberapa peserta seminar menganggap sejarah terbentuknya Pemkab Karo tanggal 13 Maret 1946 karena usul itulah yang disetujui oleh Wakil Gubernur Sumatera yang saat itu dijabat Mr. Luat Siregar.Atas dua pandangan yang yang berbeda mengenai sejarah terbentuknya Pemkab Karo, Wara Sinuhaji menyarankan agar menyerahkan hal ini kepada DPRD Karo karena merekalah yang berwenang untuk membahas dan menetapkan tanggal pembentukan Pemerintah Kabupaten Karo.